Konsolidasi Adat Orang Rimba: Mendesak Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat di Provinsi Jambi

Jambi, Rabu, 11 Februari 2026- Komunitas Orang Rimba diadapingi oleh Wahana Lingkungan HidupIndonesia (WALHI) Jambi bersama anggota lembaga menggelar Konsolidasi Adat sebagai bentukpenegasan sikap kolektif dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat(WKR) serta Hukum adat Orang Rimba di Provinsi Jambi.Kegiatan ini berlangsung di tengah meningkatnya konflik agraria, perampasan ruang hidup, sertapengabaian hak-hak dasar masyarakat adat oleh negara. Situasi tersebut menunjukkan…

0 Comments

Komisi III DPRD Kota Jambi Menolak Keberadaan STOCKPILE PT.SAS di Kota Jambi dan Pemkot Jambi Tidak Pernah Memberikan Izin

Jambi, 10 Februari 2026 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mencatat dan mengapresiasi sikap tegas DPRD Kota Jambi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi III dan Komisi I yang digelar pada Selasa, 10 Februari 2026, terkait dampak lingkungan dari rencana pembangunan jalan khusus dan stockpile batu bara oleh PT. SAS di wilayah Kota Jambi. RDP tersebut turut dihadiri oleh…

0 Comments

KESELAMATAN RAKYAT DIKORBANKAN, NEGARA WAJIB HENTIKAN PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS DAN STOCKPIE BATU BARA DI PEMUKIMAN.

Jambi, 29 Januari 2026 perwakilan masyarakat dari Desa Mendalo Darat dan Aur Kenali yang tergabung didalam Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) dengan didampingi WALHI Jambi menghadiri undangan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Rumah Dinas Gubernur Jambi untuk mencari jalan tengah atas penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pembangunan jalan khusus dan Stockpile Batubara PT. Sinar Anugrah Sukes…

0 Comments

Tanah Dikuasai Korporasi, Bencana Ditanggung Rakyat

CATATAN AKHIR TAHUN WALHI JAMBI 2025 Jambi, 23 Desember 2025Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 krisis lingkungan hidup di Provinsi Jambi semakin menunjukkan pola yang sistemik dan mengkhawatirkan. Hampir separuh daratan Jambi kini berada dalam penguasaan korporasi melalui berbagai izin di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Di saat yang sama, sekitar 3,77 juta jiwa masyarakat harus…

0 Comments

Barisan Perjuangan Rakyat dan WALHI Jambi Menolak Pembangunan Stockpile PT. Sinar AnugrahSentosa di Wilayah Hunian Warga

Jambi, 2 Agustus 2025 – Warga dari Aur Kenali, Mendalo Darat, Mendalo Laut, Penyengat Rendah, danwilayah sekitarnya bersama WALHI Jambi menggelar konferensi pers di Posko Perlawanan Rakyat.Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk sikap tegas atas rencana pembangunan Terminal UntukKepentingan Sendiri (TUKS) atau stockpile oleh PT. Sinar Anugrah Sentosa (PT. SAS) yang berada sangatdekat dengan permukiman dan sumber air bersih masyarakat. Sebagai bentuk…

0 Comments

Aliansi Petani Jambi Menggugat Penertiban Kawasan Hutan Mengancam Hak Masyarakat dan Lingkungan di Provinsi Jambi

Jambi 31 Juli 2025, dilaksanakan Konferensi Pers bertempat di Kantor WALHI Jambi yang merupakan gabungan dari petani di Provinsi jambi yang berada disekitar maupun dalam kawasan hutan yang kemudian berkolaborasi menjadi Aliansi Petani Jambi Menggugat. Penertiban kawasan hutan yang dilakukan pemerintah belakangan ini menimbulkan reaksi karna hal ini tidak bisa dipandang sekedar sebagai upaya administratif atau legal formal, melainkan harus secara…

0 Comments

WALHI Jambi Kecam Intimidasi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Maluku Utara terhadap WALHI Maluku Utara

Jambi, 17 Juli 2025 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mengecam keras dugaan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara terhadap WALHI Maluku Utara. Tindakan tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2025, sekitar pukul 23.45 WITA, saat sejumlah aparat intelijen mendatangi kantor WALHI Maluku Utara secara tidak patut dan di luar jam kerja. Kehadiran kepolisian diduga dari…

0 Comments

Walhi Menolak Penyesatan Tata Ruang dan Pembenaran Dampak keberadaan Stockpile Batu Bara PT. SAS

Beragamnya pernyataan dari Pemerintah Kota, DPRD Kota, DPRD Provinsi, hingga Gubernur Jambi. Kami menilai bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak menjawab akar persoalan dan pernyataannya seolah - oleh pembenaran terhadap praktik penyelundupan hukum dalam pengelolaan tata ruang kota. Hal itu bukan tanpa alasan Perubahan RTRW 2024 - 2044 Melalui Perda RTRW No.05 tahun 2024 yang telah di sahkan oleh Pemerintah Kota dan DPRD…

0 Comments

KERTAS POSISI – Merdeka Tanpa Batubara, Batubara Merampas Kemerdekaan

Kita ketahui sejarah awal pertambangan batu bara dimulai masa kolonial Belanda tahun 1849, dimana saat itu Perusahaan milik Belanda N.V Oost Borneo pertama kali diperkirakan memulai kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur. Sumber daya batu bara di Indonesia diperkirakan sebesar 36 milyar ton, tersebar di Sumatera ( di Aceh 4,7 %, di Sumatera Tengah 11,4 %, di Sumatera Selatan 51,73 %), di…

0 Comments

Sungai Batanghari Bukan Jalur Tambang

Siaran Pers Sungai Batanghari Bukan Jalur Tambang Jambi- Problematika industri pertambangan Batubara dan proses pengangkutannya masih menjadi permasalahan serius yang belum bisa diatasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pasca dilantiknya Gubernur Provinsi Jambi pada tahun 2021, Gubernur Jambi telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jambi nomor: 1448/SE/DISHUB-3.1/XII/2021 tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara, TBS, Cangkang, CPO dan Pinang antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi…

0 Comments