Jambi, 10 Februari Masyarakat transmigrasi dari Desa Pandan Sejahtera secara resmi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT. Indonusa Agromulia atas penguasaan Lahan Usaha milik warga tanpa hak dan tanpa persetujuan yang sah. Gugatan ini diajukan sebagai langkah hukum untuk memperoleh kepastian dan perlindungan atas hak atas tanah yang telah diberikan negara kepada para […]
Baca SelengkapnyaPublikasi Terbaru Kami
Konsolidasi Adat Orang Rimba: Mendesak Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat di Provinsi Jambi
Jambi, Rabu, 11 Februari 2026- Komunitas Orang Rimba diadapingi oleh Wahana Lingkungan HidupIndonesia (WALHI) Jambi bersama anggota lembaga menggelar Konsolidasi Adat sebagai bentukpenegasan sikap kolektif dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat(WKR) serta Hukum adat Orang Rimba di Provinsi Jambi.Kegiatan ini berlangsung di tengah meningkatnya konflik agraria, perampasan ruang hidup, sertapengabaian hak-hak dasar masyarakat […]
Baca Selengkapnya
Komisi III DPRD Kota Jambi Menolak Keberadaan STOCKPILE PT.SAS di Kota Jambi dan Pemkot Jambi Tidak Pernah Memberikan Izin
Jambi, 10 Februari 2026 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mencatat dan mengapresiasi sikap tegas DPRD Kota Jambi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi III dan Komisi I yang digelar pada Selasa, 10 Februari 2026, terkait dampak lingkungan dari rencana pembangunan jalan khusus dan stockpile batu bara oleh PT. SAS di wilayah Kota […]
Baca Selengkapnya
KESELAMATAN RAKYAT DIKORBANKAN, NEGARA WAJIB HENTIKAN PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS DAN STOCKPIE BATU BARA DI PEMUKIMAN.
Jambi, 29 Januari 2026 perwakilan masyarakat dari Desa Mendalo Darat dan Aur Kenali yang tergabung didalam Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) dengan didampingi WALHI Jambi menghadiri undangan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Rumah Dinas Gubernur Jambi untuk mencari jalan tengah atas penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pembangunan jalan khusus dan […]
Baca Selengkapnya
Tanah Dikuasai Korporasi, Bencana Ditanggung Rakyat
CATATAN AKHIR TAHUN WALHI JAMBI 2025 Jambi, 23 Desember 2025Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 krisis lingkungan hidup di Provinsi Jambi semakin menunjukkan pola yang sistemik dan mengkhawatirkan. Hampir separuh daratan Jambi kini berada dalam penguasaan korporasi melalui berbagai izin di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Di saat yang sama, […]
Baca Selengkapnya
Tentang Kami
WALHI Jambi sepenuhnya sadar bahwa tingkat kerusakan lingkungan hidup saat ini telah menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pengabaian hak-hak asasi rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat, marjinalisasi dan pemiskinan
Sejarah Singkat
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Jambi merupakan sebuah forum Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang beranggotakan Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Masyarakat Sipil dan Individu yang peduli terhadap Kelestarian Lingkungan dan Hak Asasi Manusia. Walhi Daerah Jambi didirikan di Kota Jambi pada tanggal 18 Agustus 1998
Visi Misi
Sebagai lembaga dan sekaligus jaringan bagi komunitas-komunitas/organisasi rakyat independen lainnya. Walhi Jambi berupaya memfasilitasi penumbuhan berbagai organisasi dan gerakan sebagai suatu kesatuan penguatan komunitas
Anggota Kami
Komponen WALHI Jambi terdiri dari Eksekutif Daerah, Dewan Daerah, dan Anggota Lembaga. Saat ini WALHI Jambi memiliki 10 (Sepuluh) organisasi anggota yang terdiri dari 4 (Empat) Organisasi Pecinta Alam dan 6 (Enam) Organisasi Masyarakat sipil
