STOP GREEN WASHING, TEGAKKAN HUKUM SEKARANG JUGAFoto : Rudiansyah menerangkan kepada media saat konferensi persPada tanggal 9-10 Mei 2017, kota Palembang Sumatera Selatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Bonn Challenge. Bonn Challenge adalah upaya global yang dilakukan secara voluntary untuk memulihkan 150 juta hektar lahan terdegradasi dan terdegradasi di dunia pada tahun 2020. Program ini diselenggarakan dan diluncurkan oleh Jerman dan International Union…

Pasca kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu beberapa daerah yang menjadi pusat perhatian dan wilayah parah terjadi kebakaran bergiat menelurkan kebijakan, salah satunya provinsi Jambi, lahirya  Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi merupakan wujud komitmen dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, akan tetapi kebijakan…

Resolusi Parlemen Eropa, Harus Menjadi Pendorong bagi Perubahan Tata Kelola Perkebunan Sawit di IndonesiaJakarta, 20 April 2017- Parlemen Eropa dalam sidang pleno tanggal 4 April 2017 menyepakati resolusi tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan. Resolusi tersebut mendapat reaksi berlebihan dari pihak pemerintah dan DPR. Reaksi terhadap resolusi tersebut bahkan menjadi tanggung jawab lintas Kementerian di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,…

Siaran Pers WALHIpada Peringatan Hari BumiKupang, 22/04/2017-Setiap tahunnya, hari bumi diperingati oleh bebagai kalangan yang menyuarakan penyelamatan bumi. Pada peringatan hari bumi tahun ini, WALHI memperingatinya di Kupang NTT. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai saat ini menghadapi ancaman bencana ekologis dari berbagai aspek.Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu mengatakan “Kerusakan ekologis harus meletakkan ekologi dan masyarakat sebagai subyek, memberikan…

JAMBI – Peringati hari Bumi, Walhi Jambi lakukan unjuk rasa ke DPRD Provinsi Jambi menuntut agar Perda Karhutla dapat segera di revisi. Bumi sebagai sumber kehidupan, tetapi pada kenyataannya hanya dikuasai oleh korporasi dan banyak merusak lingkungan. Pengelolaan sumber kehidupan semakin terancam dengan hadirnya kawasan industri ekstraktif. Terlebih adanya Perda Karhutla yang sangat dirasakan oleh masyarakat begitu menyiksa. Tradisi membakar lahan dengan…

Peserta aksi berjalan dari Simpang BI sampai ke Kantor Gubernur"MENUJU KEBIJAKAN YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DI JAMBI"Selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini, Indonesia telah mengalami berbagai bencana dan konflik. Sebagian besar disebabkan pengelolaan sumber daya alam yang "salah urus" dan sama sekali tidak memikirkan aspek lingkungan hidup. 1Pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat semakin terancam…

Salah satu masalah besar yang dihadapi di wilayah Provinsi Jambi saat ini adalah masalah kerusakan lingkungan. Masalah kerusakan lingkungan ini terutama disebabkan oleh ulah manusia,diantaranya adalah aktifitas di sektor hutan, sungai dan lain-lain. Semakin lama permasalahan lingkungan ini semakin menjadi ancaman besar bagi kehidupan di Provinsi Jambi, yang berdampak padaterjadinya bencana alam dan kerugian baik materiil maupun moril.Eko saat memberikan materi…

Rudiansyah saat memberikan kata sambutanWALHI Jambi - Pengelolaan Sumber daya alam di Propinsi Jambi belum secara maksimal memperhatikan upaya keselamatan rakyat dan lingkungan, sejak awal pemerintahan Zumi Zola masyarakat Jambi di hadapi beberapa persoalan mulai dari penurun harga pertanian rakyat, persoalan konflik agraria, kerusakan/pencemaran lingkungan hidup sampai pada kebakaran hutan dan lahan. Isu pengelolaan Sumber Daya Alam dengan beberapa skema yang dibuat oleh…

Memasuki paruh waktu tahun 2017, saya belum menemukan format, desain ataupun arah kebijakan Jambi didalam melihat permasalahan termasuk upaya penyelesaian di sector sumberdaya alam Jambi.Padahal angka-angka kerusakan sumberdaya alam sudah tahap mengkhawatirkan[3]. Tahun 2015 saja, kebakaran telah meliburkan sekolah selama 2 bulan lebih, ISPU mencapai 1200 pm, menyebabkan ISP 20.471 orang[4], menewaskan 3 orang, menimbulkan Rp 221 Trilyun kerugian akibat kebakaran hutan[5]Musri Nauli,…

Jakarta, 31 Maret 2017-Pada tanggal 5 Oktober 2016, Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan Peninjauan Kembali (PK) gugatan warga Rembang dan WALHI dengan nomor register 99/PK/TUN/2016.  Pembatalan izin berdasarkan putusan PK MA sesungguhnya telah diatur dalam pasal 40 ayat (2) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan”.…