Sengketa Lahan Picu Terjadinya Konflik
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Jambi mengidentifikasi sekitar 300 desa di Provinsi menjadi rawan bencana dan konflik ekologi sosial.
Menurut Manager Advokasi Walhi Jambi, Rudiansyah mengatakan, kasus sengketa lahan masyarakat petani di desa juga mnejadi pemicu terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan.
Berdasarkan hasil pemetaannya, Rudi merincikan di wilayah hilir yang meliputi kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur sebanyak 133 desa berpotensi berkonflik dengan perusahaan, baik itu perusahaan pertambangan, perkebunan serta perusahaan hutan tanaman indsutri.
Sementara di wilayah tengah yang meliputi Kabupaten Bungo, Tebo dan Batanghari ada sekitar 100 desa yang juga berpotensi dari konflik ekologi sosial.
Untuk wilayah hulu berbeda dengan wilayah lainnya yakni hanya 60 desa yang berpotensi terjadi bencana dan konflik ekologi sosial, karena tata perencanaan perizinan perusahaan didaerah itu masih baik.
Untuk wilayah hulu berbeda dengan wilayah lainnya yakni hanya 60 desa yang berpotensi terjadi bencana dan konflik ekologi sosial, karena tata perencanaan perizinan perusahaan didaerah itu masih baik.
“Untuk diwilayah hulu Provinsi Jambi masih sedikit karena dari sisi perencanaan masih tertata dengan baik,” katanya.