Jakarta, 1 Oktober 2015. Hari ini WALHI mengeluarkan hasil analisis kebakaran lahan dan hutan yang menunjukkan peran korporasi, khususnya di sektor kehutanan dan perkebunan, dalam tragedi asap yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir di Indonesia. Hasil analisis ini juga menunjukkan jejak api group-group usaha yang difokuskan pada 5 propinsi yang mengalami dampak terparah, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.Kebakaran…

Kegeraman warga yang terdampak asap langsung ataupun mereka yang berempati dan berusaha membela merebak di media sosial, seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan Path. Tanda pagar #MelawanAsap dan #SaveRiau menjadi pengumpul kegeraman warga di media sosial atas asap yang tak kunjung tertangani. Tanda pagar ini bertengger sebagai salah satu trending topic.Kegeraman itu mewujud salah satunya lewat beredarnya foto bocah laki-laki membentangkan selembar tengah…

                                                                                                                         …

Walhi: Grup Korporasi Besar Kebun dan Kehutanan TerlibatPemerintah didorong menggunakan kewenangannya untuk menggugat perusahaan agar mengganti seluruh kerugian masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan di konsesi. Instrumen itu akan makin melengkapi gugatan pemerintah atas kerusakan lingkungan hidup, sanksi pidana, dan perdata bagi korporasi."Tak boleh sepeser pun uang masyarakat dikeluarkan akibat kerugian yang ditimbulkan korporasi," kata Muhnur Satyahaprabu, Manajer Advokasi dan Pembelaan…

 JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) keluarkan hasil analisis kebakaran lahan dan hutan yang disebabkan oleh korporasi. Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di kantor Walhi Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan, hari Kamis (1/10).Hasil analisis Walhi dilakukan di lima Provinsi perwakilan daerah yang mengalami dampak terparah di antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.  Kebakaran…

Sebuah rumah di kawasan Tanah Mas yang fotonya diambil dari jarak 10 meter nyaris tak terlihat karena tertutup kabut asapBelum meredanya kabut asap yamg menyelimuti wilayah Provinsi Jambi pemerintah diminta untuk menetapkan bencana asap yang telah terjadi di Jambi maupun beberapa daerah lainnya ini statusnya menjadi bencana nasional.Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Musri Nauli mengatakan karena kabut asap telah…

VIVA.co.id - Kabut asap di Provinsi Jambi, semakin parah. Bukannya berkurang, tiap hari jarak pandang semakin pendek dan tingkat  Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Jambi semakin berbahaya. Akibatnya, jadwal penerbangan di bandara Jambi terganggu, dan sekolah diliburkan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, Musri Nauli meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi, agar kabut asap yang melanda Provinsi Jambi menjadi siaga nasional."Kita…

Direktur Walhi Jambi, Musri Nauli mengatakan modus pemberian izin diberikan pada tiga sektor yakni tambang, sawit dan hutan tanaman industri (HTI).Musri mengatakan untuk izin tambang pihaknya mendapatkan data untuk izin tambang yang terjadi di empat kabupaten yakni Muarojambi, Bungo, Sarolangun dan Tebo."Untuk empat daerah ini diberikan izin bertepatan dengan setahun sebelum pilkada dan setahun sebelum pilkada," ujar Musri Nauli saat ditemui di…

 Direktur Walhi JambiMusri Nauli menyebutkan berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) biaya untuk satu izin pembukaan lahan tambang Rp 5 sampai 20 Milyar.Lalu untuk pembukaan lahan sawit antara satu hingga 5 Milyar rupiah. Namun untuk sektor hutan Walhi belum punya data untuk pembiayan izin.Terkait dengan jumlah izin yang diberikan di setiap daerah, Sarolangun bisa mencapai 40 izin selama setahun dan sebelum pilkada.…

 Liputan6.com, Jambi - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Provinsi Jambi bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang mewakili sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) penggiat lingkungan, akan melayangkan gugatan perdata terhadap 15 perusahaan.15 perusahaan itu diduga menjadi biang keladi timbulnya kebakaran lahan yang berujung bencana kabut asap di Jambi.Ketua DPC Peradi Jambi, Suratno mengatakan gugatan class actions ini merupakan bentuk kepedulian atas musibah kabut asap yang…