Jambi 28 Februari s/d 1 Maret 2018 WALHI Jambi mengadakan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH), KDLH merupakan Forum pengambilan keputusan yang di lakukan 1 (satu) Tahun sekali, bertujuan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan program dan keorganisasian Walhi Jambi. Selain itu didalam Forum KDLH ini juga membahas isu-isu lingkungan yang ada di jambi, Baik itu Perubahan iklim, Gambut dan ancaman ruang kelola dan sumber penghidupan rakyat.

Ahmad. SH – Kepala Departemen Penguatan Organisasi WALHI Nasional

Di dalam kegiatan ini peserta berasal dari perwakilan-perwakilan anggota lembaga WALHI Jambi, yaitu Yayasan Keadilan Rakyat, Lembaga Tiga Beradik , Mapala GITASADA UNBARI, HIMAPASTIK, Mapala Pelangi Biru, KPKA Rimba Negeri Jambi, Perkumpulan Hijau, O-PPA Gita Buana Club, G- Cinde, Beranda Perempuan, INSPERA, WALESTRA. Selain Anggota Lembaga di dalam KDLH ini dihadiri oleh Dewan Daerah WALHI Jambi, dan juga Kepala Departemen Penguatan Organisasi WALHI Nasional Ahmad. SH.

Ancaman yang masif sedang mengincar ruang kelola masyarakat yang ada di sekitar Konsesi Perusahaan atau masayarakat yang berada di sekitar Taman Nasional dan Kawasan Hutan. mendorong kebijakan negara yang bertujuan untuk legalisasi masyarakat yang berada di dalam Hutan Negara juga membutuhkan energi yang besar dan komitmen pemerintah untuk mempercepat Legalisasi penguasaan Sumberdaya alam.

Suasana kegiiatan KDLH saat sesi diskusi perencanaan

Ketimpangan penguasaan sumberdaya alam yang ada di jambi sangat tinggi dan masih Di dominasi oleh kepentingan Kapitalis yang berorientasi kepada Profit. Dari luas jambi 53.435.92 km² dan jumlah Penduduk 3.092.265 Jiwa hanya 46.607,13 Ha yang di peruntukkan sebagai Lahan Pemukiman atau hanya 0,95% dari luas Propinsi Jambi. Sedangkan Sawah hanya 128.116,22 Ha atau 2,61%, Ladang 299.937,92 Ha atau hanya 6,12%. Hal ini berbanding terbalik dengan Luasan perkebunan Sawit dan perkebunan Campuran Lainnya. Luas Kebun Kelapa Sawit yang ada di Propinsi Jambi 770.863,78 Ha atau Sebesar 15,7% dari luas Propinsi Jambi dan Perkebunan Campuran seluas 788.125,35 Ha atau 16,1% dari luas Propinsi Jambi1 . Dapat dilihat hari bahwa sampai dengan hari ini Pemerintah Daerah belum berpihak kepada Rakyat yang secara tidak langsung sudah mengancam ruang Kehidupannya Masyarakat.

Keadaan Lingkungan yang semakin lama semakin memprihatinkan, menjadi pandangan utama disetiap lembaga lingkungan maupun individual pengamat lingkungan. Pengelolaan sumber daya yang tidak berpikir pada asas keberlanjutan maupun energi terbarukan menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi di saat ini.

Direktur Eksekutif WALHI Jambi menjelaskan “Kegiatan KDLH ini selain melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Eksekutif Daerah, Dewan Daerah,maupun Anggota Lembaga, di dalam kegiatan KDLH ini juga di bahas tentang perencanaan kegiatan selanjutnya yang di rancang bersama-sama, baik itu Eksekutif Daerah, Dewan Daerah, dan juga Anggota Lembaga.

Irmansyah – Direktur Yayasan Keadilan Rakyat saat presentasi kegiatan dan perencanaan YKR selama 1 tahun

Dari Database WALHI Jambi mencatatat ada 967 Konflik, Kasus dan Bencana Lingkungan yang terjadi di Propinsi Jambi Selama tahun 2017. Banjir menjadi Sorotan utama dalam Kasus bencana alam di tahun 2017 yang memakan korban 2 nyawa dan 1 orang hilang, 109.587 Ha areal pertanian terendam, ada 50.714 jiwa yang terdampak dan kerugian maysarakat mencapai 145,8 M yang terdiri dari kerugian infrastruktur dan kerugian petani. Kasus kebakaran Hutan dan lahan tahun 2017 seluas 384 Ha dari jumlah itu PT. ABT menjadi penyumbang terbesar yaitu seluas ±300 Ha. Dari hasil analisis WALHI Jambi 80% Konflik, Kasus dan Bencana Lingkungan terjasi akibat Aktifitas Perusahaan, baik itu pembuangan limbah ataupun perampasan lahan dan aktifitas lain. Jika di Fokuskan ke Kondlik SDA, 61% terjadi di Perkebunan Kelapa Sawit dan 39% terjadi di Hutan Tanaman Industri.

“Dan juga tidak lupa didalam KDLH ini membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi sekaligus mencari solusi secara bersama-sama agar dikedepannya Kendala-kendala yang dihadapi selama ini bisa dihadapi, kinerja menjadi lebih baik, serta tujuan dari setiap lembaga maupun organisasi yang tergabung di dalam Anggota Lembaga WALHI Jambi bisa tercapai.” tutup Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi.