 |
| Penanganan Karhutla Harus Dilasanakan Sinergis, Fachrori Pimpin Rapat Terpadu dan Tinjau Aksi |
Kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, sampai saat ini masih menjadi problem yang banyak dikeluhkan.
Bukan hanya harus harus rela kehilangan hijaunya hutan berikut potensi keanekaragaman hayati, tapi dampak kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat di provinsi Jambi juga menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan.
Walhi Jambi menilai pemerintah sampai saat ini belum menunjukkan keseriusanya menanggulangi dampak kabut asap.
Desakan untuk membuat rumah aman hingga kini belum juga terjawab.
“Semua kekuatan terutama BPBD dikerahkan untuk memadamkan api, disisi lain tidak ada upaya menanggulangi dampak kebakaran. Kalau hanya sekedar membagikan masker itu tidak efektif,” kata Dwi Nanto, Divisi Kajian dan Penguatan Informasi Walhi Jambi dikonfirmasi pada Jumat (20/9/2019).
Kebakaran hutan hampir terjadi tiap tahunnya, pemerintah saat ini harus memberikan konpensasi terutama bagi warga terdampak kabut asap.
Salah satunya mendirikan rumah aman untuk korban kabut asap, terutama di desa-desa yang berlokasi disekitar lokasi kebakaran hutan.
“Yang paling terdampak sebetulnya warga di desa-desa yang tak jauh dari lokasi kebakaran. Karna partikel berbahaya itu mereka yang merasakan,” ujarnya.
“Walhi Jambi mendesak pemerintah harus mengutamakan evakuasi bagi warga terutama di desa-desa yang dekat lokasi kebakaran. Pantauan kami ya di Kumpeh kabupaten Muaro Jambi dan Tanjab Timur,” sambungya.
Untuk korban asap yang perlu di selamatkan adalah kelompok rentan, balita, anak-anak, orang tua dan ibu-ibu hamil.
“Rumah aman memang sangat dibutuhkan, bila perlu bukan hanya oksigen tapi juga AC di bangunan yang khusus dijadikan rumah aman tadi. Sejauh ini yang terlihat hanya pembagian masker,”katanya.
“Sampai saat ini belum ada standar penyelamatan bagi korban kebakaran hutan dan lahan, padahal ini merupakan bagian dari bencana. Keseriusan seperti ini yang harusnya ditunjukan pemerintah,” pungkas Dwi.
Sumber : tribun jambi
