TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Walhi Jambi mengadakan diskusi bertajuk Politik Penjarahan Sumber Daya Alam (SDA) di Jambi. Diskusi dihadiri Walhi Nasional, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), YLBHL, BB TNKS, KKI Warsi dan beberapa awak media, Senin (7/4).Direktur Eksekutif Walhi, Musri Nauli mengatakan maksud dari politik penjarahan ini adalah penyalahgunaan wewenang politik yang digunakan untuk melancarkan perizinan tambang dan perkebunan kemudian merusak lingkungan itu sendiri.
Menurut Musri kelanjutan dari diskusi ini akan dibentuk koalisi bersama. “Tujuannya untuk mengintervensi kebijakan yang nantinya tidak pro lingkungan. Dalam diskusi tadi arahnya sudah ke sana,” katanya.
Bagus Hadi Kusuma dari Jatam mengatakan dari pengamatannya pasti ada peningkatan eksploitasi sumber daya alam melihat data-data yang ada. “Apalagi melihat pilkada dan pemilu ini,” ujar anggota Divisi Emergency and Response Jatam ini. Acara ini melingkupi sosialisasi hasil penelitian Walhi Nasional dan pemaparan Jatam terkait pemetaan caleg yang terlibat dalam penjarahan hutan. Ada tiga temuan utama dari Walhi nasional terkait penelitiannya.
Pertama, Caleg DPR-RI yang komitmen dan integritas dalam kepemimpinannya dalam lingkungan dilihat dari CV-nya. Dari 6561 caleg DPR-RI hanya 1,8 persen memiliki kompetensi langsung dan 1,1 persen memiliki pengalaman kepemimpinan di organisasi perjuangan lingkungan atau sosial lainnya
