Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi menggelar pertemuan bertajuk Temu Rakyat dan Konsolidasi Daerah Gerakan Politik Lingkungan Hidup. Kegiatan yang melibatkan masyarakat dari wilayah dampingan WALHI Jambi ini terpusat di gedung Aula Asrama Haji Jambi, Kamis (28/2/2019).

Sejalan dengan tema kegiatan, tujuan dari kegiatan ini pun memanfaatkan momentum tahun politik 2019, merangkum persoalan-persoalan yang telah dan sedang terjadi di tengah masyarakat, lalu didorong untuk refrensi serta komitmen para calon legeslatif di Provinsi Jambi, agar nanti ketika menjadi wakil rakyat akan benar-benar menyelesaikan persoalan kongkrit yang terjadi di masyarakat, seperti konflik sumber daya alam yang kian hari semakin bertambah.

Data WALHI Jambi merekam proses konflik yang berlarut di provinsi Jambi hingga saat ini menjadi PR terbesar pemerintah untuk menyelesaikan konflik di bidang sumber daya alam. Situasi pengelolaan sumber daya alam di Jambi 70 persen dikelola oleh korporasi. Akibatnya menimbulkan persoalan seperti agraria, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan bencana ekologis.

Rudiansyah, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, saat memberikan kata sambutan

“Kita mengundang para calon legeslatif yang sudah kita seleksi secara keterlibatannya dalam pengrusakan lingkungan. Artinya, para caleg yang kita undang pada fakta yang kita lihat tidak pernah terlibat dalam perampasan tanah dan pelanggaran HAM,” ujar Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Rudiansyah.

Selain melibatkan sebanyak 197 orang masyarakat dampingannya, Walhi Jambi juga mengundang para Calon Legeslatif di Provinsi Jambi untuk mendeklarasikan bersama komitmen para Caleg dalam mewujudkan keadilan ekologi di Provinsi Jambi. Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati dan Manajer Departemen Penelitian Litbang Kompas, Toto Suryaningtias sebagai narasumber dalam acara tersebut.

“Gerakan politik lingkungan hidup adalah agenda politik strategis yang penting bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup selama ini disebabkan oleh kebijakan yang seringkali tidak berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. WALHI melakukan konsolidasi ini agar kedepan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup,” kata Nur Hidayati yang akrab disapa Yaya itu dalam sambutannya.

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, saat memberikan kata sambutan

Ia juga menyampaikan, dari tahun ke tahun data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukan peningkatan peristiwa bencana. 90 persen bencana yang terjadi terkait dengan air dan cuaca. Seperti banjir dan longsor. Jika diperhatikan, daerah yang dulunya tidak pernah terjadi banjir dan longsor, sekarang kena banjir dan longsor.

WALHI selalu melihat bahwa proses politik adalah proses yang sangat penting. Di akhir tahun 2018 walhi sudah merumuskan agenda-agenda politik yang lebih luas, yang melahirkan beberapa platform politik. Salah satunya adalah mengembalikan lagi fungsi negara sebagai benteng hak asasi manusia.

Hardi Yudha, Dewan Daerah WALHI Jambi, saat memaparkan Geopolitik Lingkungan di Jambi

“Selama ini kita lihat negara hadir dengan bedil, negara hadir bersama korporasi menggusur dan mengusir rakyat. Ini lah yang ingin kita ubah kedepan,” ujarnya dengan nada tegas.

Hinga di penghujung diskusi, para calon legeslatif dan Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Rudiansyah, yang mewakili masyarakat dampingan menandatangani Deklarasi Bersama Temu Rakyat dan Konsolidasi Gerakan Politik Lingkungan Hidup.

Berikut isi dari komitmen bersama.

Sumber : Nuansa Jambi