Warga Blokade Jalur Kapal 

• Kamis (4/11) ratusan warga Senyerang memblokade jalur kapal milik PT WKS. Ini buntut Sengketa lahan seluas 7.224 hektare. 
• Sebanyak 30 Pompong disebar diperariran untuk mencegat kapal yang melintas. Jika itu kapal milik warga dipersilakan melintas.  
• Makin hari, warga tambah banyak mencapai 1.500 orang . mereka mendirikan kemah & membekali diri dengan senjata tajam, juga bom Molotov.  
• Polisi berjaga-jaga di sekitar lokasi blokade, hingga kemarin, kondisi masih aman, tidak ada tanda-tanda anarkis. Perusahaan, PT WKS & PT LPPI mengalami kerugian besar.

Warga Bergantian Intai Kapal

Tungkal,Tribun – Ratusan warga Senyerang, Tanjung Jabung Barat, hingga malam tadi masih memblokade jalur lalu lintas kapal milik PT Wira Karya Sakti (WKS). Aksi nekat warga ini merupakan Buntut sengketa lahan antara warga dan PT WKS.

Belum ada kejelasan mengenai lahan seluas 7.224 hektare, yang diklaim milik warga. Warga mengaku, lahan dikuasai perusahaan tersebut sejak tahun 2001. Beberapa kali warga menggelar aksi, mulai dari penyanderaan alat berat milik PT WKS, penduduk lahan, hingga penutupan jalur kapal.

“Sampai sekarang kami masih bertahan hingga ada solusi dan lahan kami dikembalikan,”ujar seorang warga, Bronto kepada tribun, Minggu (7/11)

Blokade bukan hanya dilakukan bagi kapal milik PT WKS, karena kapal milik PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPI) yang merupakan perusahaan pengelola kayu untuk pembuatan bubur kertas, ikut tertahan.

“kalau kapal rakyat dan perusahaan lain, kami perbolehkan melintas, tapi kapal WKS dan LPPI tidak boleh,” ujarnya.

Pascapendudukan lahan 3 agustus lalu, bupati tanjabbar Safrial menyarankan penyelasaian persoalan sengekta lahan dilakukan secara adat. Bahkan, bersama warga, pihak WKS, dan unsur muspida telah melakukan pertemuan.

Hanya saja, sejauh ini belum ada penyelesaian antara kedua belah pihak, meski saat itu pemkab tanjabbbar berjanji mengajukan pelesapan lahan yang menjadi sengketa melalui Gubernur ke Mentri Kehutanan.

Kapolres tanjabbar melalui kabab Ops, Eddy Anwar mengatakan sebanyak 1500 warga senyerang secara bergantian melakukan penutupan jalur sungai. “warga masih bertahan, tapi sejauh ini situasi masih aman dan terkendali. Informasi yang saya peroleh, sudah banyak yang pulang,”.
Kata Eddy anwar warga yang bertahan dilokasi dilengkapi dengan senjata berupa ketapel, bambu, bom Molotov, dan sejumlah alat lainnya. Hanya saja tidak ada tanda-tanda tindakan anarkis oleh warga.
“kemungkinan kami akan menambah pasukan, dan masih menunggu petunjuk dari mapolda. Aparat yang berjaga-jaga masih dari Mapolres,” katanya.

Menurut informasi, Gubernur jambi Hasan Basri Agus pada 1 Oktober 2010 mengeluarkan surat tentang pola kemitraan pengelolaan lahan seluas 41000 hektare di lima kabupaten.
Kepala dinas kehutanan kabupaten tanjabbar, Dadang Suhendar mengakui surat itu memang ada dan pola kemitraan bersifat kolektif di lima kabupaten. Mengenai lahan seluas 7.224 hektare yang diklaim warga senyerang menurut Dadang sulit untuk pembuktiannya.

Katanya, sejauh ini pemerintah telah melakukan winwin solution melalui pola kemitraan, namun masyarakat senyerang bersikukuh untuk meminta lahan dikembalikan.

“ini ada masyarakat pendatang yang memprovokasi, karena tidak ada masyarakat yang mengaku warga asli, dan hanya beberapa orang. Sulit untuk membuktikan lahan itu milik masyarakat, “ katanya.

“selama ini sebenarnya sudah ada kerja sama kemitraan, melalui kelompok-kelompok, hanya mereka meminta lahan dikembalikan. Lahan yang diminta kembalikan, sebenarnya tidak ada,”. Papar pria yang telah 10 tahun menjabat kadishut ini.

Humas PT WKS, Edianto mengatakan, dikecamatan senyerang sekitar 500 lahan yang dikelola PT WKS telah dimitrakan kepada masyarakat dengan sistim bagi hasil, bahkan wilayah tersebut merupakan wilayah penyerapan terbesar tenaga kerja di tanjabbar.

Sementara itu, humas PT LPPI, Hermawan mengatakan blokade warga membuat sebanyak 7.000 ton ekspor bubur kertas dan tisu berhenti. Setiapa minggu, sebanyak 3 kapal ponton milik perusahaan yang berada di kecamatan Tebing Tinggi ini mengangkut bubur kertas menuju Surabaya, Karawang, hingga Singapura. Begitupun kapal yang masuk dengan membawa barang baku dan bahan bakar.

“kapal kami tidak bisa keluar dan masuk, bahkan 7.000 ton ekspor kami berhenti karena warga menghadang jalur lalu lintas,” katanya.

Begitupun kapal yang masuk dengan muatan bahan mentah perusahaan tidak bisa dilakukan. Terhentinya ekspor PT LPPI menyebabkan sejumlah perusahaan di Surabaya, Karawang mengancam akan meninggalkan kapal PT LPPI.

Hermawan mengaku, jka aksi berkelanjutan, operasi perusahaan terancam berhenti mengingat kekurangan bahan bakar dan bahan baku . sebanyak 2.450 karyawan pun ikut terancam akibat pemblokiran jalur sungai oleh warga.

Berdasar hasil penghitungan pihak perusahaan, setiap hari harus memproduksi sebesar 2.900 ton kayu. Jika perusahaan berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan baku dan bahan mentah, diperkirakan kerugian besar terjadi.begitu pula kerugian ekspor. PT LPPI diperkirakan mengalami kerugian sebesar-sebesarnya.

Untuk itu, Hermawan meminta kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga aktifitas PT LPPI dan WKS dan kembali berjalan.

Sebelumnya, Humas PT WKS Edianto mengakui kerugian akibat pemblokiran jalur sungai. kapal-kapal pengangkut BBM untuk perusahaan hingga kini tidak bisa melintas. Dan itu juga menyebabkan kerugian perusahaan-perusahaan ekspedisi. Sumber Tribun Jambi