Tanah Dikuasai Korporasi, Bencana Ditanggung Rakyat

CATATAN AKHIR TAHUN WALHI JAMBI 2025 Jambi, 23 Desember 2025Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 krisis lingkungan hidup di Provinsi Jambi semakin menunjukkan pola yang sistemik dan mengkhawatirkan. Hampir separuh daratan Jambi kini berada dalam penguasaan korporasi melalui berbagai izin di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Di saat yang sama, sekitar 3,77 juta jiwa masyarakat harus…

0 Comments

Perbaiki tata ruang, Selamatkan Kota Jambi dari bencana ekologis

Jambi, 12 Desember 2025 Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Jambi, hujan yang selama ini dinilai sebagai rahmat dan penyenjuk kini berubah menjadi kekhawatiran, salah satu daerah yang terdampak banjir yaitu RT 09 dan RT 11, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, pada pukul 16.00–17.10. Meskipun durasinya hanya sekitar satu jam, namun limpasan air kembali meluap dan membanjiri permukiman warga mencapai…

0 Comments

BENCANA EKOLOGIS, ANCAMAN NYATA DI DEPAN MATA JAMBI

BENCANA EKOLOGIS, ANCAMAN NYATA DI DEPAN MATA JAMBI Sumatera baru saja membayar harga tertinggi atas kerusakan lingkungan, ratusan jiwa melayang dan jutaan warga mengungsi dari Aceh hingga Sumatera Barat. Tragedi ini bukan kebetulan, ini adalah produk dari pengrusakan secara sistematis terhadap hutan, benteng alami yang dirobohkan untuk kepentingan jangka pendek. Pohon-pohon tinggi penahan air telah lenyap, meninggalkan masyarakat tanpa perlindungan di…

0 Comments

Barisan Perjuangan Rakyat dan WALHI Jambi Menolak Pembangunan Stockpile PT. Sinar AnugrahSentosa di Wilayah Hunian Warga

Jambi, 2 Agustus 2025 – Warga dari Aur Kenali, Mendalo Darat, Mendalo Laut, Penyengat Rendah, danwilayah sekitarnya bersama WALHI Jambi menggelar konferensi pers di Posko Perlawanan Rakyat.Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk sikap tegas atas rencana pembangunan Terminal UntukKepentingan Sendiri (TUKS) atau stockpile oleh PT. Sinar Anugrah Sentosa (PT. SAS) yang berada sangatdekat dengan permukiman dan sumber air bersih masyarakat. Sebagai bentuk…

0 Comments

Aliansi Petani Jambi Menggugat Penertiban Kawasan Hutan Mengancam Hak Masyarakat dan Lingkungan di Provinsi Jambi

Jambi 31 Juli 2025, dilaksanakan Konferensi Pers bertempat di Kantor WALHI Jambi yang merupakan gabungan dari petani di Provinsi jambi yang berada disekitar maupun dalam kawasan hutan yang kemudian berkolaborasi menjadi Aliansi Petani Jambi Menggugat. Penertiban kawasan hutan yang dilakukan pemerintah belakangan ini menimbulkan reaksi karna hal ini tidak bisa dipandang sekedar sebagai upaya administratif atau legal formal, melainkan harus secara…

0 Comments

WALHI Jambi Kecam Intimidasi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Maluku Utara terhadap WALHI Maluku Utara

Jambi, 17 Juli 2025 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mengecam keras dugaan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara terhadap WALHI Maluku Utara. Tindakan tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2025, sekitar pukul 23.45 WITA, saat sejumlah aparat intelijen mendatangi kantor WALHI Maluku Utara secara tidak patut dan di luar jam kerja. Kehadiran kepolisian diduga dari…

0 Comments

Walhi Menolak Penyesatan Tata Ruang dan Pembenaran Dampak keberadaan Stockpile Batu Bara PT. SAS

Beragamnya pernyataan dari Pemerintah Kota, DPRD Kota, DPRD Provinsi, hingga Gubernur Jambi. Kami menilai bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak menjawab akar persoalan dan pernyataannya seolah - oleh pembenaran terhadap praktik penyelundupan hukum dalam pengelolaan tata ruang kota. Hal itu bukan tanpa alasan Perubahan RTRW 2024 - 2044 Melalui Perda RTRW No.05 tahun 2024 yang telah di sahkan oleh Pemerintah Kota dan DPRD…

0 Comments

Ironi Hukum di Jambi

Ketika Membersihkan Lahan Berujung Penjara Jambi, 27 Januari 2025 – pada hari senin Putusan Banding perkara Sdri Dewita Br Silalahi telah diterima dengan hasil putusan yang cukup mengecewakan dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tebo Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt tanggal 17 Desember 2024 yang berarti Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebo sudah dianggap benar dan…

0 Comments

KERTAS POSISI – Merdeka Tanpa Batubara, Batubara Merampas Kemerdekaan

Kita ketahui sejarah awal pertambangan batu bara dimulai masa kolonial Belanda tahun 1849, dimana saat itu Perusahaan milik Belanda N.V Oost Borneo pertama kali diperkirakan memulai kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur. Sumber daya batu bara di Indonesia diperkirakan sebesar 36 milyar ton, tersebar di Sumatera ( di Aceh 4,7 %, di Sumatera Tengah 11,4 %, di Sumatera Selatan 51,73 %), di…

0 Comments

Sungai Batanghari Bukan Jalur Tambang

Siaran Pers Sungai Batanghari Bukan Jalur Tambang Jambi- Problematika industri pertambangan Batubara dan proses pengangkutannya masih menjadi permasalahan serius yang belum bisa diatasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pasca dilantiknya Gubernur Provinsi Jambi pada tahun 2021, Gubernur Jambi telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jambi nomor: 1448/SE/DISHUB-3.1/XII/2021 tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara, TBS, Cangkang, CPO dan Pinang antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi…

0 Comments