Barisan Perjuangan Rakyat dan WALHI Jambi Menolak Pembangunan Stockpile PT. Sinar AnugrahSentosa di Wilayah Hunian Warga

Jambi, 2 Agustus 2025 – Warga dari Aur Kenali, Mendalo Darat, Mendalo Laut, Penyengat Rendah, danwilayah sekitarnya bersama WALHI Jambi menggelar konferensi pers di Posko Perlawanan Rakyat.Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk sikap tegas atas rencana pembangunan Terminal UntukKepentingan Sendiri (TUKS) atau stockpile oleh PT. Sinar Anugrah Sentosa (PT. SAS) yang berada sangatdekat dengan permukiman dan sumber air bersih masyarakat. Sebagai bentuk…

0 Comments

Aliansi Petani Jambi Menggugat Penertiban Kawasan Hutan Mengancam Hak Masyarakat dan Lingkungan di Provinsi Jambi

Jambi 31 Juli 2025, dilaksanakan Konferensi Pers bertempat di Kantor WALHI Jambi yang merupakan gabungan dari petani di Provinsi jambi yang berada disekitar maupun dalam kawasan hutan yang kemudian berkolaborasi menjadi Aliansi Petani Jambi Menggugat. Penertiban kawasan hutan yang dilakukan pemerintah belakangan ini menimbulkan reaksi karna hal ini tidak bisa dipandang sekedar sebagai upaya administratif atau legal formal, melainkan harus secara…

0 Comments

WALHI Jambi Kecam Intimidasi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Maluku Utara terhadap WALHI Maluku Utara

Jambi, 17 Juli 2025 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mengecam keras dugaan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara terhadap WALHI Maluku Utara. Tindakan tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2025, sekitar pukul 23.45 WITA, saat sejumlah aparat intelijen mendatangi kantor WALHI Maluku Utara secara tidak patut dan di luar jam kerja. Kehadiran kepolisian diduga dari…

0 Comments

Walhi Menolak Penyesatan Tata Ruang dan Pembenaran Dampak keberadaan Stockpile Batu Bara PT. SAS

Beragamnya pernyataan dari Pemerintah Kota, DPRD Kota, DPRD Provinsi, hingga Gubernur Jambi. Kami menilai bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak menjawab akar persoalan dan pernyataannya seolah - oleh pembenaran terhadap praktik penyelundupan hukum dalam pengelolaan tata ruang kota. Hal itu bukan tanpa alasan Perubahan RTRW 2024 - 2044 Melalui Perda RTRW No.05 tahun 2024 yang telah di sahkan oleh Pemerintah Kota dan DPRD…

0 Comments

Aktivitas Alat Berat dikhawatirkan timbulkan Banjir, kerusakan lingkungan, dan ancaman terhadap Keselamatan Warga

Jambi, 4 Juli 2025 – Warga Kelurahan Aur Kenali, Kota Jambi dan Mendalo Darat Muaro Jambi,menyatakan penolakan keras terhadap aktivitas pembangunan jalan khusus (hauling) batubara yangdilakukan oleh PT. Sinar Anugrah Sentosa (SAS). Pekerjaan alat berat yang tiba-tiba muncul di tengahpermukiman warga diduga merupakan bagian dari pembangunan jalur menuju stockpile milik PT. SASyang sebelumnya sudah ditolak oleh masyarakat sejak tahun 2023.Penolakan ini…

0 Comments

STOP Proyek Perusak Lingkungan di Kota Jambi Kembalikan Fungsi Lahan JBC Sebagai Keseimbangan Ekologis

Siaran Pers Kota Jambi – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi menggelar aksi protes serta meminta Pemerintah Daerah Jambi tegas menghukum perusahaan yang merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian ekologis. Aksi ini disampaikan dengan membentang poster dalam forum Seminar Sehari “Pemkot Jambi Mendengar” yang berlangsung di aula Rumah Dinas Walikota Jambi pada Rabu 14 Mei 2025. Kota Jambi saat ini sedang menjadi…

0 Comments

Sungai Batanghari Bukan Jalur Tambang

Siaran Pers Sungai Batanghari Bukan Jalur Tambang Jambi- Problematika industri pertambangan Batubara dan proses pengangkutannya masih menjadi permasalahan serius yang belum bisa diatasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pasca dilantiknya Gubernur Provinsi Jambi pada tahun 2021, Gubernur Jambi telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jambi nomor: 1448/SE/DISHUB-3.1/XII/2021 tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara, TBS, Cangkang, CPO dan Pinang antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi…

0 Comments

Briefing Papper “El-Nino dan Ancaman Api dari Konsesi (Peringatan Bagi Negara)”

Briefing Papper Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 2023 Kutipan Media 1.Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional “Pengurus negara ini tidak boleh terus membebani rakyat untuk mitigasi dan penanganan karhutla, hanya dengan melakukan modifikasi cuaca. Itu tidak menjawab akar persoalan karhutla yaitu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap korporasi. Mendesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh perizinan di Indonesia dan…

0 Comments