Atas Nama Keadilan, Rakyat Transmigrasi Bangkit Melawan Perampasan Lahan Usaha

Jambi, 10 Februari Masyarakat transmigrasi dari Desa Pandan Sejahtera secara resmi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT. Indonusa Agromulia atas penguasaan Lahan Usaha milik warga tanpa hak dan tanpa persetujuan yang sah. Gugatan ini diajukan sebagai langkah hukum untuk memperoleh kepastian dan perlindungan atas hak atas tanah yang telah diberikan negara kepada para transmigran. Lahan Usaha tersebut merupakan bagian…

0 Comments

Konsolidasi Adat Orang Rimba: Mendesak Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat di Provinsi Jambi

Jambi, Rabu, 11 Februari 2026- Komunitas Orang Rimba diadapingi oleh Wahana Lingkungan HidupIndonesia (WALHI) Jambi bersama anggota lembaga menggelar Konsolidasi Adat sebagai bentukpenegasan sikap kolektif dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat(WKR) serta Hukum adat Orang Rimba di Provinsi Jambi.Kegiatan ini berlangsung di tengah meningkatnya konflik agraria, perampasan ruang hidup, sertapengabaian hak-hak dasar masyarakat adat oleh negara. Situasi tersebut menunjukkan…

0 Comments

KESELAMATAN RAKYAT DIKORBANKAN, NEGARA WAJIB HENTIKAN PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS DAN STOCKPIE BATU BARA DI PEMUKIMAN.

Jambi, 29 Januari 2026 perwakilan masyarakat dari Desa Mendalo Darat dan Aur Kenali yang tergabung didalam Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) dengan didampingi WALHI Jambi menghadiri undangan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Rumah Dinas Gubernur Jambi untuk mencari jalan tengah atas penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pembangunan jalan khusus dan Stockpile Batubara PT. Sinar Anugrah Sukes…

0 Comments

Tanah Dikuasai Korporasi, Bencana Ditanggung Rakyat

CATATAN AKHIR TAHUN WALHI JAMBI 2025 Jambi, 23 Desember 2025Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 krisis lingkungan hidup di Provinsi Jambi semakin menunjukkan pola yang sistemik dan mengkhawatirkan. Hampir separuh daratan Jambi kini berada dalam penguasaan korporasi melalui berbagai izin di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Di saat yang sama, sekitar 3,77 juta jiwa masyarakat harus…

0 Comments

Rilis Pers Aliansi Petani Jambi MenggugatRembuk Tani untuk keadilan Ekologis dan Reforma Agraria

Jambi, 4 Agustus 2025 - Ribuan petani dari lima kabupaten di Provinsi Jambi yang tergabung dalam Aliansi Petani Jambi Menggugat hari ini menggelar aksi damai bertajuk "Rembuk Tani". Aksi ini bertujuan menyikapi keresahan petani terkait aktivitas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025. Aliansi yang terdiri dari WALHI Jambi, KPA Jambi,…

0 Comments

Barisan Perjuangan Rakyat dan WALHI Jambi Menolak Pembangunan Stockpile PT. Sinar AnugrahSentosa di Wilayah Hunian Warga

Jambi, 2 Agustus 2025 – Warga dari Aur Kenali, Mendalo Darat, Mendalo Laut, Penyengat Rendah, danwilayah sekitarnya bersama WALHI Jambi menggelar konferensi pers di Posko Perlawanan Rakyat.Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk sikap tegas atas rencana pembangunan Terminal UntukKepentingan Sendiri (TUKS) atau stockpile oleh PT. Sinar Anugrah Sentosa (PT. SAS) yang berada sangatdekat dengan permukiman dan sumber air bersih masyarakat. Sebagai bentuk…

0 Comments

Aliansi Petani Jambi Menggugat Penertiban Kawasan Hutan Mengancam Hak Masyarakat dan Lingkungan di Provinsi Jambi

Jambi 31 Juli 2025, dilaksanakan Konferensi Pers bertempat di Kantor WALHI Jambi yang merupakan gabungan dari petani di Provinsi jambi yang berada disekitar maupun dalam kawasan hutan yang kemudian berkolaborasi menjadi Aliansi Petani Jambi Menggugat. Penertiban kawasan hutan yang dilakukan pemerintah belakangan ini menimbulkan reaksi karna hal ini tidak bisa dipandang sekedar sebagai upaya administratif atau legal formal, melainkan harus secara…

0 Comments

Walhi Menolak Penyesatan Tata Ruang dan Pembenaran Dampak keberadaan Stockpile Batu Bara PT. SAS

Beragamnya pernyataan dari Pemerintah Kota, DPRD Kota, DPRD Provinsi, hingga Gubernur Jambi. Kami menilai bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak menjawab akar persoalan dan pernyataannya seolah - oleh pembenaran terhadap praktik penyelundupan hukum dalam pengelolaan tata ruang kota. Hal itu bukan tanpa alasan Perubahan RTRW 2024 - 2044 Melalui Perda RTRW No.05 tahun 2024 yang telah di sahkan oleh Pemerintah Kota dan DPRD…

0 Comments

Aktivitas Alat Berat dikhawatirkan timbulkan Banjir, kerusakan lingkungan, dan ancaman terhadap Keselamatan Warga

Jambi, 4 Juli 2025 – Warga Kelurahan Aur Kenali, Kota Jambi dan Mendalo Darat Muaro Jambi,menyatakan penolakan keras terhadap aktivitas pembangunan jalan khusus (hauling) batubara yangdilakukan oleh PT. Sinar Anugrah Sentosa (SAS). Pekerjaan alat berat yang tiba-tiba muncul di tengahpermukiman warga diduga merupakan bagian dari pembangunan jalur menuju stockpile milik PT. SASyang sebelumnya sudah ditolak oleh masyarakat sejak tahun 2023.Penolakan ini…

0 Comments

” Lahan Masyarakat Trasmigrasi Milik Siapa ? “

Jambi, 11 JUNI 2025 Dua minggu lebih sudah masyarakat Desa Gambut Jaya melakukan reklaiming/pendudukan lahan di areal pencadangan masyarakat Transmgrasi yang saat ini berkonflik dengan Mafia Tanah Ken Guy. Dalam aksi ini melibatkan banyak lapisan masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu bahkan anak-anak pun tidak luput dalam meramaikan aksi, hal ini dilakukan semata-mata untuk meminta kebijakan Negara terhadap hak masyarakat agar tanah ini dikembalikan…

0 Comments